Selasa, 23 April 2013

MITIGASI BENCANA

IPS dan PENDIDIKAN MITIGASI BENCANA
(BURHANUDDIN,M.Pd)


BAB I
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan tempat dimana tempat tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Interaksi antar lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktifitas kegunung apian dan kegempaan yang cukup tinggi.
Bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, puting beliung dan gelombang pasang merupakan jenis bencana yang dominan di Indonesia. Bencana hidrometeorologi terjadi rata-rata hampir 70% dari total bencana di Indonesia. Pada tahun 2010, bencana di Indonesia terjadi sekitar 644 kejadian bencana. Jumlah orang meninggal mencapai 1.711. Menderita dan hilang sekitar 1.398.923 orang. Rumah rusak berat 14.639 unit, rusak sedang 2.830 unit dan rusak ringan 25.030. Dari 644 kejadian bencana tersebut, sekitar 81,5% atau 517 kejadian bencana adalah bencana hidrometerologi. Sedangkan bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami dan gunung meletus masing-masing terjadi  13 kali (2%),  1 kali (0,2%) dan 3 kali (0,5%) (Sutopo Purwo Nugroho, http://www.bnpb.go.id/irw/berita.asp?id=240).
Potensi bencana alam ini telah diperparah oleh beberapa permasalahan lain yang muncul di tanah air kita yang memicu peningkatan kerentanan. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sebagai salah satu contohnya, akan banyak membutuhkan kawasan-kawasan hunian baru yang pada akhirnya kawasan hunian tersebut akan terus berkembang dan menyebar hingga mencapai wilayah-wilayah marginal yang tidak aman. Tidak tertib dan tepatnya tata guna lahan, sebagai inti dari permasalahan ini, adalah faktor utama yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan. Peningkatan kerentanan ini akan lebih diperparah bila aparat pemerintah maupun masyarakatnya sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di daerahnya. Pengalaman memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian bencana alam selama ini telah banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari perpaduan bahaya alam dan kompleksitas permasalahan lainnya. Untuk itu diperlukan upaya- upaya yang komprehensif untuk mengurangi resiko bencana alam, antara lain dengan melakukan upaya mitigasi. Bayang-bayang bencana selalu menghantui setiap warga yang tinggal di wilayah tersebut, karena bisa terjadi setiap saat dan kapan saja. Maka, perlu kiranya ada penataan atau perencanaan tentang bencana beserta penanggulangannya yang terarah dan terpadu, karena penanggulangan yang dilakukan selama ini belum terarah, sistematis, dan terencana.
Masalah kerentanan terhadap bencana ini haruslah menjadi fokus utama pemerintah, untuk mengubah keadaan bencana gempa dan tsunami serta bencana lainnya dari situasi kerentanan tinggi ke kapasitas rendah. Penting kita melakukan assesment dan mengolaborasi kemampuan lokal sebagai dasar utama dari aktivitas pengelolaan bencana.
Selama ini, masalah bencana tidak pernah ditangani menyeluruh. Hal ini disebabkan beberapa hal, di antaranya tidak adanya kebijakan pemerintah yang integral sehingga bencana ditangani secara parsial, bahkan antar departemen sering tidak terjalin koordinasi. Lebih parah lagi, bencana hanya ditangani dengan pendekatan tanggap darurat. Pasca bencana, rakyat dibiarkan dengan penderitaan yang menimpanya.
Peristiwa bencana tersebut tidak mungkin dihindari, tetapi yang dapat kita dilakukan adalah memperkecil terjadinya korban jiwa, harta maupun lingkungan. Banyaknya korban jiwa maupun harta benda dalam peristiwa bencana yang selama ini terjadi, lebih sering disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. Pembanguan ekonomi secara langsung berpengaruh terhadap penanganan atau pencegahan bencana, untuk itu perhatian pemerintah terhadap sektor ekonomi sebaiknya juga tidak melupakan aspek mitigasi bencana didalamnya. Pembangunan fisik sebaiknya juga memperhatikan faktor kerentanan dan bahaya yang dapat terjadi sehingga kerugian yang didapat jika terjadi bencana dapat diminimalisir.
Melalui pendidikan diharapkan upaya pemerintah untuk memberikan sosialisasi terhadap mitigasi bencana dapat berjalan sehingga masyarakat memiliki pemahaman mengenai bencana dan kerugian akan bencana dapat diminimalisir Pendidikan IPS yang merupakan salah satu pelajaran yang diberikan di sekolah dapat digunakan untuk pengintegrasian dengan materi mitigasi. Karena pada dasarnya salah satu rasional mempelajari IPS adalah agar peserta didik menjadi lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab.

BAB II
PEMBAHASAN
A.     Bencana
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 3 tahun 2008). Sedangkan dalam modul pelatihan mitigasi bencana dari DMTP, bencana didefinisikan sebagai gangguan serius yang menimpa suatu masyarakat yang mengakibatkan kerugian besar, baik manusia, harta benda, maupun nlingkungannya dengan besaran yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk menanggulanginya secara mandiri. Definisi tersebut menyiratkan bahwa peristiwa bencana melibatkan waktu yang intens (“sangat”: sangat pendek, sangat dahsyat, dst) dan tingkat urgensi tertentu.
Dalam kaitannya dengan bahaya dan kerentanan, bencana yang dialami oleh suatu masyarakat secara sederhana dapat didefinisikan sebagai akibat bertemunya bahaya yang menimpa dan kerentanan terhadap bahaya tadi yang melekat pada masyarakat tersebut. Berdasarkan sumbernya, terdapat tiga jenis bencana: Pertama, bencana alam (natural disaster), yaitu bencana yang murni disebabkan oleh peristiwa alam, contoh gempa bumi yang menelan korban. Kedua, bencana akibat ulah manusia (man-made disaster) seperti kebakaran. Ketiga, bencana kompleks, yaitu bencana yang diakibatkan oleh gabungan antara perilaku alam dan ulah manusia, sebagai contoh: banjir akibat hujan diluar normal dan penggundulan hutan.
Jenis-jenis bencana dapat dibedakan atas:
1.     Bencana Geologi
Bencana yang disebabkan oleh pengaruh gerakan bumi misalnya gempa bumi, tsunami, tanah longsor.
2.     Hidro Meteorologi
Bencana yang disebabkan oleh aktivitas air serta keadaan cuaca misalnya banjir, angin puting beliung, kekeringan.
3.     Biologi
Bencana yang disebabkan oleh aspek biologis misalnya epedemi penyakit tanaman maupun hewan.
4.     Teknologi
Bencana yang disebabkan oleh aspek teknolgi, misalnya kecelakaan transportasi, kecelakaan industri.
5.     Lingkungan
Bencana yang disebabkan oleh faktor lingkungan misalnya adalah kebakaran hutan, banjir rob, penggundulan hutan.
6.     Sosial
Bencana yang disebakan aspek sosial di dalam masyarakat misalnya konflik antar suku, terorisme.
DMTP mengenali tujuh faktor yang menyebabkan dampak bencana menjadi lebih besar dalam kehidupan suatu masyarakat. Ketujuh faktor itu adalah: (1) Kemiskinan, (2) Pertambahan penduduk, (3) Urbanisasi yang cepat, (4) Perubahan-perubahan dalam praktek budaya, (5) Degradasi lingkungan, (6) Kurangnya kesadaran dan informasi, dan (7) Perang dan kerusuhan sipil (Warta Geologi Vol 1 No 4, 20: 2006).
Kemiskinan adalah faktor utama dari dampak suatu bencana. Kemiskinan pada umumnya menjadikan orang rentan terhadap dampak bahaya. Kemiskinan menjelaskan mengapa orang-orang terpaksa hidup di atas bukit-bukit yang cenderung terkena bencana tanah longsor. Atau, mengapa orang-orang tinggal di dekat sebuah gunung api walaupun mereka tahu bahwa gunung api tersebut sering meletus dan menimbulkan bencana. Pertambahan penduduk yang cepat mengakibatkan besarnya kerugian-kerugian dari satu bencana. Hal ini dapat dimengerti sebab semakin banyak orang atau bangunan berada di suatu tempat kejadian bencana, maka semakin besar kemungkinan korban atau kerugian akibat bencana tersebut, baik jiwa maupun harta benda. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan lebih banyak orang akan terkena pengaruh dari suatu bencana, sebab pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan lebih banyak orang yang terpaksa hidup dan bekerja di daerah-daerah yang tidak aman.
Urbanisasi yang cepat merupakan salah satu faktor pertumbuhan penduduk yang cepat di suatu daerah atau lokasi dan terkait erat dengan kemiskinan di daerah asal. Keadaan ini umumnya terjadi di negara- negara berkembang. Urbanisasi yang cepat menyebabkan konsentrasi manusia pada daerah-daerah urban tertentu, umumnya di perkotaan, menempati daerah yang rawan bencana seperti daerah rawan banjir. Jumlah penduduk kota yang banyak juga menimbulkan kemiskinan perkotaan yang pada akhirnya menyebabkan bencana gabungan antara bencana alam dan bencana karena ulah manusia. Perubahan budaya tidak terelakkan terjadi di semua masyarakat. Transisi-transisi ini disebabkan baik oleh urbanisasi (perubahan cara hidup pedesaan kepada cara hidup perkotaan), peningkatan kehidupan ekonomi, dan  secara umum transisi dari masyarakat non-industri ke masyarakat industri. Satu contoh dari dampak perubahan budaya adalah penggunaan bahan-bahan dan desain-desain bangunan yang baru dalam satu masyarakat yang sudah terbiasa dengan materi-materi dan desain tradisional. Hal ini sering meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Pada akhirnya masa bencana pun seringkali lebih panjang karena mekanisme penanggulangan bencana secara tradisional dalam masyarakat bersangkutan pun sudah hilang seiring perubahan budaya tersebut.
Degradasi lingkungan telah terbukti banyak menimbulkan bencana. Penggundulan hutan yang menyebabkan bencana tanah longsor dan banjir adalah contoh nyata. Demikian pula rusaknya lingkungan pantai, sebagai contoh rusaknya rawa-rawa bakau menurunkan kemampuan wilayah pantai tersebut dalam menahan gelombang tsunami. Kurangnya kesadaran dan informasi dapat pula menjadi penyebab terjadinya bencana. Dalam situasi ini, orang-orang yang rentan terhadap bahaya-bahaya tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri atau mengambil tindakan-tindakan perlindungan dari bencana. Ketidaktahuan ini tidak selalu berkorelasi dengan kemiskinan, melainkan dapat semata-mata akibat kurangnya kesadaran akan tindakan-tindakan yang aman dalam keadaan bencana. Misalnya, kesadaran untuk mendirikan bangunan yang aman terhadap bencana. Dalam situasi yang lain sebagian orang mungkin tidak tahu tentang arah-arah evakuasi dan prosedur-prosedur yang aman dalam penyelamatan diri. Atau, sebagian penduduk mungkin tidak tahu kemana mereka meminta bantuan pada saat mengalami tekanan berat akibat bencana. Kurangnya pemahaman terhadap ancaman bencana dapat mengakibatkan menipisnya kesadaran terhadap upaya penyelamatan diri dari bencana.
Perang dan kerusuhan sipil dapat dianggap sebagai bahaya, yaitu kejadian-kejadian yang ekstrim yang pada saatnya dapat mengakibatkan bencana. Faktor-faktor sebab dan akibat dari perang dan perselisihan sipil mencakup kompetisi untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas, kurangnya toleransi terhadap agama atau etnis, dan perbedaan-perbedaan ideologis. Banyak dari kondisi tersebut merupakan hasil sampingan dari faktor-faktor sebab akibat bencana yang telah disebutkan sebelumnya.
B.     Mitigasi dan Manajemen Bencana
1.   Manajemen Bencana
Yang dimaksud dengan manajemen bencana (disaster management) adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan yang berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat, serta pada saat sesudah suatu bencana terjadi (Bakornas PBP, 24:2005). Kegiatan-kegiatan dalam manajemen bencana antara lain :
a.      Pencegahan
Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bencana). Misalnya melarang pembakaran hutan, melarang penambangan batu di daerah yang curam.
b.     Mitigasi
Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Ada dua bentuk mitigasi yakni mitigasi struktural (membuat bendungan, tanggul, dan lain-lain), dan mitigasi non struktural (peraturan-peraturan pemerintah, pendidikan, dan lain-lain).
c.     Kesiapan
Kesiapan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian, langkah-langkah yang tepat, efektif dan siaga. Misalnya penyiapan sarana komunikasi, pos komando, dan lokasi evakuasi.
d.     Peringatan dini
Peringatan dini adalah upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Peringatan dini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas tidak membingungkan, dan bersifat resmi. Misalnya peringatan bahaya tsunami oleh BMKG melalui media massa.
e.      Tanggap darurat
Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.
f.       Bantuan darurat
Merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih
g.     Pemulihan
Merupakan proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar seperti jalan, pasar, listrik, air bersih, puskesmas, dll)
h.     Rehabilitasi
Upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian.
i. Rekonstruksi
Program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.
2.   Mitigasi
Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang (Coburn, Spence, and Pomonis, 9:1994). Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko yang terkait dengan bahaya-bahaya karena ulah manusia dan bahaya alam yang sudah diketahui, dan proses perencanaan untuk respon yang efektif terhadap bencana yang benar-benar terjadi.
Kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana erat kaitannya dengan istilah mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang
Ada dua pengertian mitigasi yang perlu dipertimbangkan yakni Mitigasi dalam pengertian luas dan mitigasi dalam arti yang sempit. Mitigasi dalam pengertian yang paling luas mencakup seluruh upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang ditujukan guna mengurangi akibat atau dampak dari suatu bencana. Dalam pengertian pertama ini, mitigasi dilaksanakan pada waktu jauh sebelum terjadi bencana (tindakan pra bencana). Namun, keadaan pra bencana ini sesungguhnya juga merupakan keadaan setelah bencana dari bencana periode sebelumnya. Pengertian mitigasi yang paling luas mencakup semua tindakan-tindakan kesiapan dan pengurangan risiko jangka panjang.
Mitigasi dalam arti yang sempit dimaksudkan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengurangi baik penderitaan manusia maupun kerugian harta benda sebagai akibat dari fenomena alam yang ekstrim (bencana). Dalam pengertian sempit ini, mitigasi bermakna: pengurangan risiko (jangka pendek). Dalam hal ini mitigasi meliputi aktivitas-aktivitas, tindakan-tindakan dan dukungan bagi perlindungan yang luas mulai dari pembangunan fisik untuk meredam gelombang tsunami, bangunan tahan gempa, sampai pada prosedur seperti teknik-teknik yang standar untuk menggabungkan penilaian bahaya kedalam perencanaan penggunaan lahan (tata ruang).
Beberapa prinsip mitigasi sebagaimana dalam modul DMTP adalah: 1) pemahaman yang penuh terhadap sifat bencana, mengingat tipe-tipe bahaya yang dihadapi tidaklah sama untuk setiap daerah/wilayah, 2) prioritas pada penyelamatan hidup manusia dan mengurangi gangguan ekonomi akibat bencana, dan 3) menjadikan daerah-daerah yang paling banyak terancam oleh bahaya atau dipengaruhi oleh bencana sebagai sasaran utama mitigasi (Warta Geologi Vol 1 No 4, 25: 2006). Pemahaman sifat-sifat bencana meliputi: bagaimana bahaya itu muncul (penyebab bencana), kemungkinan terjadinya bencana dan besarannya (penyebaran geografis, ukuran atau tingkat keparahan, dan kemungkinan frekuensi kemunculannya), mekanisme fisik kerusakan, unsur-unsur dan aktivitas-aktivitas yang paling rentan ter-hadap pengaruh- pengaruhnya, dan kemungkinan konsekuensi-konsekuensi kerusakan (akibat sosial ekonomi dari bencana). Dalam upaya pemahaman menyeluruh terhadap sifat bencana, suatu sajian informasi dengan bahasa yang sedapat mungkin dipahami berbagai pihak yang terlibat perlu disusun oleh institusi yang bertanggungjawab dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk digunakan dalam rangka penanganan bencana.
Risiko adalah kerugian-kerugian yang diperkirakan (kehilangan kehidupan, orang-orang yang terluka, kerusakan properti dan gangguan aktivitas ekonomi) yang disebabkan oleh satu bahaya khusus. Risiko adalah hasil dari adanya bahaya dan kerentanan. Adapun Kerentanan adalah tingkat kerugian sebagai akibat dari satu fenomena yang berpotensi merusak. Kerentanan biasanya dinyatakan dengan angka persentase, contoh: mulai dari 0% hingga 100%. Penilaian kerentanan merupakan aspek penting dari perencanaan mitigasi yang efektif. Kerentanan secara tidak langsung menyatakan baik kerawanan terhadap kerusakan fisik dan kerusakan ekonomi dan kurangnya sumber-sumber daya untuk pemulihan (akibat bencana) secara cepat. Upaya mitigasi yang efektif adalah dengan cara mengurangi tingkat kerentanan masyarakat dan unsur-unsur yang berisiko daripada mengurangi tingkat bahaya (beberapa jenis bahaya seperti gempa bumi bahkan tidak mungkin dicegah atau dikurangi).
Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.
C.     Peran Pendidikan IPS dalam Mitigasi Bencana
Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimandatkan oleh Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus terintegrasi ke dalam program pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Ditegaskan pula dalam undang-undang tersebut bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penentu dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
Melalui pendidikan ada beberapa hal yang bisa dihubungan dengan upaya mitigasi bencana, yaitu :
1.   Memberikan bekal pengetahuan kepada peserta didik tentang adanya risiko bencana yang ada di lingkungannya, berbagai macam jenis bencana, dan cara-cara mengantisipasi/mengurangi risiko yang ditimbulkannya.
2.   Memberikan keterampilan agar peserta didik mampu berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana baik pada diri sendiri dan lingkungannya
3.   Memberikan bekal sikap mental yang positif tentang potensi bencana dan risiko yang mungkin ditimbulkan.
4.   Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bencana di Indonesia kepada siswa sejak dini.
5.   Memberikan pemahaman kepada guru tentang bencana, dampak bencana, penyelamatan diri bila terjadi bencana.
6.   Memberikan keterampilan kepada guru dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan melakukan pendidikan bencana kepada siswa.
7.   Memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi pihak terkait, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan pembelajaran tentang bencana.
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 23 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengedalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena setiap orang harus mengambil peran dalam kegiatan pengurangan risiko bencana maka sekolah dan komunitas di dalamnya juga harus memulai mengenalkan materi-materi tentang kebencanaan sebagai bagian dari aktifitas pendidikan keseharian (Djuni http://www.mpbi.org/content/pendidikan-siaga-bencana).
Menurut Nursid Sumaatmaja (1980:20), mata pelajaran IPS bertujan mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat memiliki sikap mental positif terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif tehadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa kehidupan masyarakat, maka pendidikan IPS sangat relevan dengan usaha pemahaman mitigasi bencana kepada masyarakat.
Rasonalisasi mempelajari IPS dapat pula dikaitkan dengan usaha pemahaman mitigasi bencana kepada masyarakat melalui pendidikan, karena salah satu rasionalisasi mempelajari IPS adalah agar peserta didik lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka di harapkan dengan mempelajari IPS dapat membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman mengenai mitigasi bencana kepada masyarakat. Ilmu Pengetahuan Sosial sendiri dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). Realitas dan fenomena yang terjadi di Indonesia bahwa secara geologis, hidrologis, klimatologis dan demografis sangat potensial bagi terjadinya berbagai jenis bencana dengan berbagai skala pada tingkat lokal, daerah, maupun nasional yang dalam kondisi tertentu dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan menghambat pembangunan.
Dalam pembelajaran IPS tersurat adanya perubahan paradigma dari Ilmu Sosial (Social Sciences) menjadi Studi Sosial (Social Studies) yang di Indonesia lebih dikenal dengan IPS. Ilmu-ilmu Sosial (Sosiologi, Antropogi, Geografi, Ekonomi, Sejarah, Politik, dll) lebih menekankan konsep dan teori yang abstrak dan rumit sehingga kemampuan anak SD dan SMP belum cukup untuk menyerap dan memahaminya. Sedangkan IPS merupakan mata pelajaran yang membahas mengenai kehidupan manusia dalam masyarakat. IPS lebih bersifat pragmatis, tidak menyajikan konsep-konsep yang abstrak dan teoritis, tetapi lebih bersifat terapan. IPS lebih menitikberatkan pada bahan-bahan pelajaran yang langsung menyangkut kehidupan siswa dalam rangka pembelajaran guna mencapai kompetensi yang ditetapkan.
Guru harus bisa mengikuti perubahan paradigma ini, sebab perubahan ini memberikan ruang untuk berkreasi dan berinovasi dalam pembelajaran. Guru tidak harus tunduk pada urutan KD dalam kurikulum. Guru dapat menetapkan  topik atau permasalahan tertentu dan mengambil KD-KD yang dibutuhkan untuk disajikan dalam pembelajaran. Guru dapat mengambil topik permasalahan yang sedang aktual misalnya bencana alam sehingga siswa dapat memahami serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. IPS bisa digunakan sebagai upaya mitigasi bencana dalam bentuk non struktural yakni sebagai upaya pemahaman mengenai bencana kepada masyarakat melalui pendidikan, sehingga pada saat terjadi bencana dapat mengurangi kerugian korban baik materi maupun non materi.
D.     Pembangunan Ekonomi dan Mitigasi Bencana
Pembangunan ekonomi yang adil adalah kunci untuk mitigasi bencana. Suatu ekonomi yang kuat di mana keuntungan dibagi keseluruhan masyarakat adalah perlindungan yang baik terhadap bencana di masa mendatang. Ekonomi yang kuat berarti lebih banyak uang dibelanjakan untuk bangunan-bangunan fisik yang lebih kuat menahan bencana dan persediaan finansial yang lebih besar untuk mengatasi kerugian-kerugian di masa mendatang (Coburn, Spence, and Pomonis, 39:1994).
Tindakan-tindakan mitigasi membantu masyarakat mengurangi kerugian-kerugian ekonomi di masa mendatang, membantu para anggota masyarakat menahan kerugian dan memperbaiki kemampuan mereka untuk pulih kembali setelah mengalami kerugian dan tindakan-tindakan yang memungkinkan masyarakat mampu mengupayakan tingkat-tingkat keselamatan yang lebih tinggi merupakan elemen-elemen yang penting dari satu program mitigasi menyeluruh.
Kerugian yang ditimbulkan oleh bencana selama tahun 2010 cukup besar. Beberapa kerugian dan kerusakan akibat bencana yang sudah dihitung dengan menggunakan metode Damage and Lossess Assessment oleh BNPB dan Bappenas menunjukkan kerugian yang cukup besar. Kerugian dan kerusakan bencana banjir bandang Wasior mencapai Rp 208,6 miliar, Mentawai Rp 315 miliar dan Merapi lebih dari Rp 4,1 trilyun. Total kerugian dan kerusakan akibat bencana dari 644 kejadian di Indonesia diperkirakan lebih dari Rp 15 trilyun rupiah (Sutopo Purwo Nugroho, http://www.bnpb.go.id/irw/berita.asp?id=240).
Tidak dapat terelakan lagi, masyarakat yang memiliki aset ekonomi paling sedikit adalah mereka yang kehilangan paling banyak dalam satu bencana. Anggota-anggota masyarakat yang paling lemah dari sisi ekonomi hanya mempunyai cadangan ekonomi yang sedikit saja. Jika mereka kehilangan rumah atau ternak, mereka tidak mempunyai sarana untuk bisa pulih kembali. Mereka tidak mungkin mempunyai asuransi atau akses untuk mendapatkan kredit dan dapat dengan cepat jatuh miskin. Kekeringan pada skala besar atau bahaya banjir di daerah pedesaan dapat mengakibatkan percepatan arus urbanisasi di daerah tersebut ke kota-kota besar karena tempat mereka bekerja sudah tidak mungkin lagi memberikan mereka penghasilan. Jika mereka tidak memiliki skill yang dapat digunakan untuk bertahan di kota besar maka tentunya akan menimbulkan permasalahan baru kembali di kota-kota besar.
Kerusakan lokasi industri akibat bencana alam akan menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi masyarakat yang bekerja dan tentunya mengakibatkan pula kehilangan penghasilan mereka. Hal tersebut bisa menjadikan proses pemulihan di daerah yang terkena bencana menjadi suatu proses yang panjang dan lambat atau menajdi rentan terhadap bencana di masa mendatang. Beberapa aspek perencanaan ekonomi secara langsung relevan dengan pengurangan resiko bencana. Hubungan antar sektor dalam ekonomi seperti transportasi, aliran informasi, pasar tenaga kerja mungkin lebih rentan terhadap gangguan dari suatu bencana dibandingkan dengan sarana fisik seperti sarana produksi. Ketergantungan industri dan ekonomi pada infrastrukur (jalan serta jaringan transportasi lainnya) memperjelas bahwa prioritas pembangunan harus memperhatikan sektor ini agar jika terjadi bencana, perekonomian tidak terlalu lama terganggu. Jika sektor ini terganggu tentunya ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh para korban bencana, mahalnya barang-barang kebutuhan pokok adalah salah satu contohnya jika aspek ini tidak diperhatikan dalam pembangunan.
Kebijakan perekonomian oleh pemerintah dapat membantu masyarakat yang terkena bencana. Instruksi pemerintah kepada bank-bank untuk menurunkan suku bunga pinjaman akan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan modal untuk membangun kembali apa yang telah hancur akibat bencana. Setelah tertimpa bencana tentunya masyarakat harus membangun kembali apa yang telah hancur, pembanguanan tersebut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena ketiadaan modal yang dimiliki, sulit bagi masyarakat untuk membangun kembali milik mereka yang telah hancur, dengan jalan meminjam modal kepada bank merupakan salah satu solusi yang dapat di lakukan, dengan demikan maka masyarakat dapat memiliki modal untuk membangun kembali kehidupan mereka pacsa bencana terjadi serta dapat membuat bangunan-bangunan fisik yang lebih tahan terhadap bencana sehingga dapat mengurangi resiko jika terjadi bencana di masa mendatang.

BAB III
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1)     Ada tujuh faktor yang menyebabkan dampak bencana menjadi lebih besar dalam kehidupan suatu masyarakat yakni kemiskinan, pertambahan penduduk, urbanisasi yang cepat, perubahan-perubahan dalam praktek budaya, degradasi lingkungan, kurangnya kesadaran dan informasi, dan perang dan kerusuhan sipil
2)     Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam manajemen bencana yakni pencegahan, mitigasi, kesiapan, peringatan dini, tanggap darurat, bantuan darurat, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
3)     Beberapa prinsip yang ada didalam mitigasi bencana adalah pemahaman yang penuh terhadap sifat bencana, mengingat tipe-tipe bahaya yang dihadapi tidaklah sama untuk setiap daerah/wilayah, prioritas pada penyelamatan hidup manusia dan mengurangi gangguan ekonomi akibat bencana, menjadikan daerah-daerah yang paling banyak terancam oleh bahaya atau dipengaruhi oleh bencana sebagai sasaran utama mitigasi.
4)     Penilaian kerentanan merupakan aspek penting dari perencanaan mitigasi yang efektif. Kerentanan secara tidak langsung menyatakan baik kerawanan terhadap kerusakan fisik dan kerusakan ekonomi dan kurangnya sumber-sumber daya untuk pemulihan (akibat bencana) secara cepat. Upaya mitigasi yang efektif adalah dengan cara mengurangi tingkat kerentanan masyarakat dan unsur-unsur yang berisiko daripada mengurangi tingkat bahaya (beberapa jenis bahaya seperti gempa bumi bahkan tidak mungkin dicegah atau dikurangi).
5)     Seluruh lapisan masyarakat diharapkan memahami dan mengenali potensi bencana yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga dapat mengurangi resiko saat bencana terjadi.
6)      Rasonalisasi mempelajari IPS dapat pula dikaitkan dengan usaha pemahaman mitigasi bencana kepada masyarakat melalui pendidikan, karena salah satu rasionalisasi mempelajari IPS adalah agar peserta didik lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka di harapkan dengan mempelajari IPS dapat membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman mengenai mitigasi bencana kepada masyarakat.
7)     Pembangunan ekonomi adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dalam hal mitigasi bencana. Karena ekonomi memegang peran penting dalam upaya meminimalisir kerugian yang dapat timbul akibat bencana serta dapat mempercepat pemulihan pembangunan fisik maupun sosial kondisi suatu wilayah pasca bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Coburn, Spence, and Pomonis, (1994), Mitigasi Bencana edisi kedua, Cambridge Architectural Research Limited, Cambridge United Kingdom
Djuni, http://www.mpbi.org/content/pendidikan-siaga-bencana, tanggal akses 5 Oktober 2010
Modul Konsepsi dan Manajemen Bencana, di sampaikan dalam Lokakarya Manajemen Kedaruratan dan Kontijengsi, 2005, Bakornas PBP
Nursid Sumaatmadja. (1980). Perspektif studi Sosial. Bandung:Alumni.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sutopo Purwo Nugroho, http://www.bnpb.go.id/irw/berita.asp?id=240, tanggal akses 7 Januari 2011
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Warta Geologi Vol 1 No 4, 2006 Mengenal Konsep Penanganan Bencana, Bahaya Geologi, dan Mitigasi Bencana Geologi di Indonesia, Bandung.